Nusantara CSR Summit & Awards 2016

HOTEL INDONESIA KEMPINSKI, JAKARTA, 18 OKTOBER 2016

  • KONGRES STAKEHOLDERS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
  • PENGHARGAAN BAGI YANG MENGUBAH WAJAH KOMUNITAS

Perlukah DPR menghabiskan energi untuk  membuat undang-undang CSR dengan tujuan mengutip laba bersih perusahaan untuk mengatasi kemiskinan? Secara hukum, laba bersih perusahaan adalah hak pemegang sahamnya.  Sedangkan negara hanya berhak mengutip pajak dari mereka.  Dari pajak itulah negara melaksanakan kewajibannya untuk mengatasi kemiskinan.

Memang telah terjadi salah persepsi yang terus berulang, sehingga selalu muncul kehendak untuk mengumpulkan sekian persen dari laba bersih perusahaan – oleh apa yang mereka namakan sebagai dana CSR – dalam satu lembaga pengelola. Beberapa daerah yang memiliki Perda CSR semacam ini terbukti gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi di Kabupaten Muara Enim, adalah cerita yang menggembirakan. Hanya dengan peraturan bupati mengenai Forum CSR-PKBL Muara Enim – Pemda dan perusahaan – bersukacita meningkatkan kesejahteraan warganya. Sedangkan Perda Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) Daerah Istimewa Yogyakarta, lebih taktis lagi. DIY mewajibkan setiap perusahaan untuk membuat program CSR dan melaporkan kepada DPRD. Perda ini memberikan sanksi tegas terhadap yang melanggarnya,  misalnya dengan mengumumkannya di media massa. 

Kabar baik juga datang dari PT Sido Muncul Tbk yang mengatakan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya adalah CSR. Praktik CSR seperti ini menunjukkan – tanpa regulasi penyisihan laba bersih – mereka justru mengeluarkan uang yang sangat besar dalam menjalankan CSR-nya. Melampaui dua atau tiga persen dari laba bersih.

Mestinya dalam situasi ekonomi yang melambat seperti sekarang ini, para pemangku kepentingan bisa saling asah (dengan pengetahuan CSR yang benar), saling asuh (dengan kebijakan yang saling menguntungkan) dan saling asih (sama-sama peduli sosial dan lingkungan) agar Nawacita Pemerintahan Jokowi bisa berjalan dengan baik.

Salah persepsi mengenai CSR juga terjadi pada daerah yang melakukan reklamasi pantai. Para pengembang tidak mampu merumuskan tanggung jawab sosial yang harus mereka lakukan manakala mengubah kawasan dari sisi lingkungan hidup dan komunitasnya. Mereka menunggu arahan pemerintah daerah yang juga cenderung tidak mengerti CSR. Kasus reklamasi pantai utara Jakarta, sesungguhnya merupakan kegagalan pemerintah daerah dan pengembang dalam mempersepsikan tanggung jawab sosial perusahaan.

Para pengembang semestinya membentuk konsorsium CSR lebih dahulu untuk mengkaji lebih awal kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Kemudian, menentukan langkah-langkah strategis untuk melakukan CSR. Tentu saja setiap proses senantiasa dikonfimasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah DKI Jakarta.

Para pemangku kepentingan CSR yang terhormat!

Bisa jadi, kita hanya perlu menyamakan persepsi dan menetapkan standar praktik masing-masing sektor bisnis untuk kemudian menyepakati mekanisme pelaporan CSR. Ini semua dilakukan agar efektifitas pembangunan yang berasal dari inisiatif sosial dan lingkungan sebagai wujud CSR bisa dikalkulasi manfaatnya. Dengan demikian, kita hanya butuh Undang-Undang Pelaporan CSR atau memperkuat Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47 Tahun 2012), agar menjadi lebih “bertaring”.  Oleh karena itu, para ahli CSR, pemimpin perusahaan, kepala daerah dan pejabat kementerian, pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI yang menginisiasi Undang-Undang Tanggung Jawab Sosial, mari kita berbicara dalam Nusantara CSR Summit & Awards 2016.

Dalam perhelatan CSR (tahun ke 7) yang diselenggarakan oleh The La Tofi School of CSR ini juga kita akan menyaksikan presentasi perusahaan yang melaksanakan tangung jawab sosial yang memberi manfaat besar bagi masyarakat dan lingkungan hidup. Atau kita akan menyaksikan presentasi pejabat daerah yang mendorong terjadinya perubahan melalui forum CSR. Ini merupakan fakta CSR yang sesungguhnya. Jauh dari pengertian CSR yang sekedar merujuk kepada pemanfaatan dana perusahaan dari penyisihan laba bersih. Apalagi ada keinginan – melalui regulasi dibentuk lembaga pengelola – akan menjauhkan CSR sebagai sarana interaksi dengan komunitasnya.

The La Tofi School of CSR memberikan Nusantara CSR Awards kepada perusahaan yang memperbaiki kondisi daerah. Atau kepada pemerintah daerah melalui forum CSR yang diinisiasinya, mendorong terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik. Pada tahun ini secara khusus, kami memberikan penghargaan atas komitmen luar biasa dalam pengembangan praktik CSR kepada: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X,  serta Bupati Muara Enim Muzakir Sai Sohar dan Kepala Bappeda Muara Enim Abdul Nadjib, masing-masing selaku pembina dan sekretaris Forum CSR PKBL Muara Enim.

Sedangkan dari unsur perusahaan, penghargaan khusus ini akan kami berikan kepada Direktur Utama PT Sido Muncul Tbk, Irwan Hidayat, atas konsistensinya dalam mendukung perkembangan wisata di banyak daerah melalui iklan di televisi. Ia juga menjadikan 100 persen CSR dalam bisnisnya.

Konsistensi yang ditunjukkan oleh para tokoh di atas, ingin kami tumbuhkan melalui acara Nusantara CSR Summit & Awards 2016 yang akan diadakan di Heritage I Hotel Indonesia Kempinski, Jl. M. H. Thamrin No.1 Jakarta pada Selasa 18 Oktober 2016, dengan kegiatan utama: Kongres Stakeholders Corporate Social Responsibility dan Nusantara CSR Awards yang didahului dengan presentasi.

Kita mengharapkan – setelah acara ini – makin berkembang praktik-praktik terbaik CSR yang membawa dampak keberlanjutan bagi daerah. Juga, terjalinnya kolaborasi antar pemangku kepentingan CSR dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kita perlu mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bertanggungjawab atas dampak yang ditimbulkan dari operasi yang dilaksanakan serta keputusan-keputusan organisasi (sesuai ISO 26000 mengenai Social Responsibility). Oleh karenanya inisiatif dalam rangka CSR semestinya memberikan akses kepada komunitas atau pemangku kepentingan untuk mencapai kemakmurannya.

Dalam rangkaian acara  Nusantara CSR Summit & Awards 2016, akan diluncurkan program bernama INIBIMA. Program ini merupakan kolaborasi pemangku kepentingan CSR dalam mengubah wajah Kota Bima – NTB menjadi kota wisata yang sesungguhnya.